Detail Profile : Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Bagian Hukum mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Bagian Hukum mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang produk hukum dan telaahan hukum;

  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking);

  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;

  4. Pelaksanaan administrasi biro di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berita Terkini

Attachment Image

PENYULUHAN HUKUM KEPADA PELAJAR SMP DI KOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, Selasa 18 JUni 2019, Bagian Hukum SEtda Kota menggelar acara Penyuluhan Hukum

more
Attachment Image

Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang Sudah Terintegrasi dengan Sistem JDIHN

Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang Sudah Terintegrasi dengan Sistem JDIHN

more
Attachment Image

Piagam Penghargaan Kota Peduli HAM Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Piagam Penghargaan Kota Peduli HAM Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2017

more
Attachment Image

Kejaksaan Tinggi Provinsi Babel Menggelar Kegiatan Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Babel Menggelar Kegiatan Hukum dan Penyuluhan Hukum.

more
Attachment Image

Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tentang Bantuan Penanganan Permasalahan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

more
Attachment Image

PENYULUHAN HUKUM KEPADA PELAJAR SLTP KOTA PANGKALPINANG

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  

more
Attachment Image

SENYUM (SINERGI, NYAMAN, UNGGUL DAN MAKMUR) DI RUSUNAWA KOTA PANGKALPINANG

Dengan biaya sewa tertinggi sebesar Rp. 250.000 diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui terpenuhinya kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau.

more
Attachment Image

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pengelola Terbaik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat Kabupaten / Kota SE- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

SK Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/693/III/2019 tentang Pengelola Terbaik  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  tingkat Kabupaten / Kota SE- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Tahun 2019

more
Attachment Image

Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)

0Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) terkait pengelolaan Single Portal Peraturan Perundang – undangan yang terintegrasi di Hotel Nagoya Hill, Kota Batam pada tanggal 08 – 10 Mei  2018

more
Indeks