Berita Detail




PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG RAIH NILAI 99,40 PADA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH) TAHUN 2025 DENGAN KATEGORI AA (ISTIMEWA).

Penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: PPH-OT.03.01-294 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.

IRH merupakan instrumen evaluasi nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas pembaruan hukum di setiap instansi pemerintah, meliputi perencanaan regulasi, pengendalian kualitas produk hukum, efektivitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan hukum.

Indeks ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Capaian nilai ini menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi, kerja keras, dan sinergi seluruh Perangkat Daerah, khususnya jajaran pengelola hukum di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.