Penilaian kinerja tersebut
dilakukan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Regulasi tersebut mengamanatkan
penguatan sistem dokumentasi hukum yang terpadu, terintegrasi, serta mudah diakses
oleh masyarakat. Melalui proses penilaian, BPHN memastikan setiap anggota JDIHN
menjalankan standar pengelolaan yang selaras dengan kebutuhan layanan hukum
modern.
Dalam surat tersebut, BPHN
menegaskan pentingnya ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang cepat,
akurat, serta mudah dijangkau. Hasil penilaian yang disampaikan menjadi
cerminan capaian kinerja sekaligus pedoman perbaikan bagi setiap instansi yang
tergabung dalam jaringan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
layanan dokumentasi hukum di berbagai daerah.
BPHN juga mengingatkan bahwa
hasil penilaian kinerja Tahun 2024 yang terlampir pada surat tersebut harus
digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh Anggota JDIHN. Dengan adanya
laporan tersebut, setiap instansi diharapkan dapat mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan masing-masing, serta mengambil langkah strategis untuk perbaikan di
tahun berikutnya.
Surat tersebut ditandatangani
oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saefur Rochim,
sebagai bentuk komitmen BPHN dalam memperkuat ekosistem informasi hukum
nasional. Melalui penilaian rutin ini, pemerintah mendorong terciptanya
pengelolaan JDIH yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
publik.
