Berita Detail




Penilaian kinerja tersebut dilakukan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Regulasi tersebut mengamanatkan penguatan sistem dokumentasi hukum yang terpadu, terintegrasi, serta mudah diakses oleh masyarakat. Melalui proses penilaian, BPHN memastikan setiap anggota JDIHN menjalankan standar pengelolaan yang selaras dengan kebutuhan layanan hukum modern.

Dalam surat tersebut, BPHN menegaskan pentingnya ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang cepat, akurat, serta mudah dijangkau. Hasil penilaian yang disampaikan menjadi cerminan capaian kinerja sekaligus pedoman perbaikan bagi setiap instansi yang tergabung dalam jaringan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan dokumentasi hukum di berbagai daerah.

BPHN juga mengingatkan bahwa hasil penilaian kinerja Tahun 2024 yang terlampir pada surat tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh Anggota JDIHN. Dengan adanya laporan tersebut, setiap instansi diharapkan dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta mengambil langkah strategis untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saefur Rochim, sebagai bentuk komitmen BPHN dalam memperkuat ekosistem informasi hukum nasional. Melalui penilaian rutin ini, pemerintah mendorong terciptanya pengelolaan JDIH yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.