PANGKAL PINANG – Selasa, 2
Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan
Pelaporan Aksi HAM Periode B12 dan Evaluasi Capaian Aksi HAM Periode B08 Tahun
2025. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dipandu
Moderator Ibu RUSMI TOIYIBAH, S. Ap. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah), Bapak
Drs. AKHMAD SUBEKTI, M. Si. (Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) sebagai
Narasumber pada Kegiatan tersebut, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kantor
Wilayah Kementerian HAM Prov. KEP. Babel Bapak SUHERMAN, S.H., M.H. beserta
jajarannya.
Rapat koordinasi ini merupakan
tindak lanjut dari surat Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung Nomor
KWH.5.HA.02-761 yang meminta Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk melakukan
evaluasi capaian Aksi HAM periode B08 sekaligus mempersiapkan pelaporan periode
B12. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025, terutama dalam
aspek Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM
(P5HAM).
Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil
Kemenkumham menyampaikan hasil evaluasi awal, memberikan arahan teknis
penyusunan laporan, serta melakukan pendampingan langsung kepada OPD terkait.
Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Sekretariat Daerah turut melaporkan
progres aksi HAM yang telah dicapai, termasuk capaian indikator pada periode
B08 dan langkah-langkah yang sedang dipersiapkan menuju periode B12.
Kepala Kanwil Kemenkumham juga
menyampaikan beberapa poin penting terkait Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang terdiri dari 5 Aksi :
• Aksi 1
(Kelompok Sasaran Perempuan) dengan poin memberikan bantuan usaha dan membangun
hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro
kecil dan menengah.
• Aksi 2
(Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin menyediakan layanan
pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
• Aksi 3
(Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin menyediakan layanan
kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) di pusat pelayanan
kesehatan tingkat pertama.
• Aksi 4
(Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin implementasi pemberian
bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang
harmonis dengan peraturan lainnya.
• Aksi 5
(Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin membangun sarana dan
prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Kegiatan berjalan lancar dan
konstruktif, ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Pangkal
Pinang dan Kanwil Kemenkumham untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan aksi
HAM daerah. Rapat ini menjadi langkah penting dalam memastikan kontribusi
Pangkal Pinang terhadap pemajuan HAM nasional tetap berjalan maksimal.
