Berita Detail




PANGKAL PINANG – Selasa, 2 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaporan Aksi HAM Periode B12 dan Evaluasi Capaian Aksi HAM Periode B08 Tahun 2025. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dipandu Moderator Ibu RUSMI TOIYIBAH, S. Ap. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah), Bapak Drs. AKHMAD SUBEKTI, M. Si. (Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) sebagai Narasumber pada Kegiatan tersebut, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Prov. KEP. Babel Bapak SUHERMAN, S.H., M.H. beserta jajarannya.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung Nomor KWH.5.HA.02-761 yang meminta Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk melakukan evaluasi capaian Aksi HAM periode B08 sekaligus mempersiapkan pelaporan periode B12. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025, terutama dalam aspek Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM).

Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkumham menyampaikan hasil evaluasi awal, memberikan arahan teknis penyusunan laporan, serta melakukan pendampingan langsung kepada OPD terkait. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Sekretariat Daerah turut melaporkan progres aksi HAM yang telah dicapai, termasuk capaian indikator pada periode B08 dan langkah-langkah yang sedang dipersiapkan menuju periode B12.

Kepala Kanwil Kemenkumham juga menyampaikan beberapa poin penting terkait Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang terdiri dari 5 Aksi :

•    Aksi 1 (Kelompok Sasaran Perempuan) dengan poin memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

•   Aksi 2 (Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

•    Aksi 3 (Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

•   Aksi 4 (Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.

•    Aksi 5 (Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas) dengan poin membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

 Kegiatan rapat koordinasi dihadiri oleh OPD terkait (Bapperinda Kota Pangkal Pinang, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Staf-staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah). Masing-masing OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan data, kendala teknis, serta rencana perbaikan agar pelaporan Aksi HAM dapat berjalan lebih optimal dan memenuhi standar nasional.

Kegiatan berjalan lancar dan konstruktif, ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan Kanwil Kemenkumham untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan aksi HAM daerah. Rapat ini menjadi langkah penting dalam memastikan kontribusi Pangkal Pinang terhadap pemajuan HAM nasional tetap berjalan maksimal.