Berita Detail




PANGKAL PINANG - Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang, Jalan Jenderal Sudirman No.16, Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang melaksanakan “Rapat Pembahasan Konsep Nota Kesepahaman Sinergi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian”.

Rapat pembahasan draf Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi pelayanan informasi dan komunikasi keimigrasian di daerah. Rapat ini membahas substansi kerja sama yang bertujuan meningkatkan perlindungan masyarakat serta pengawasan keimigrasian secara terpadu.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa kerja sama difokuskan pada upaya pencegahan Warga Negara Indonesia (WNI) agar tidak menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) yang rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM). Selain itu, sinergi juga diarahkan pada penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Pangkal Pinang.

Rapat juga menegaskan pentingnya program Desa Binaan Imigrasi sebagai instrumen utama pelaksanaan Nota Kesepahaman. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan melalui peningkatan literasi keimigrasian dan penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam draf yang dibahas, ruang lingkup kerja sama meliputi seluruh Kelurahan di Kota Pangkal Pinang. Setiap Kelurahan akan didorong membentuk Sekretariat Desa Binaan Imigrasi serta menunjuk Agen Literasi Keimigrasian yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan Kantor Imigrasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab memberikan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan teknis kepada Agen Literasi melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Sementara itu, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berperan dalam penyediaan lokasi sekretariat serta penunjukan Agen Literasi di tingkat kelurahan.

Selain itu, rapat membahas mekanisme pelayanan jemput bola permohonan paspor secara kolektif, kewajiban pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), serta penyampaian informasi terkait potensi pelanggaran keimigrasian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui rapat pembahasan draf Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak berharap kerja sama yang akan dituangkan dalam perjanjian resmi nantinya dapat berjalan efektif selama lima tahun ke depan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, perlindungan masyarakat, serta penguatan pengawasan keimigrasian di Kota Pangkal Pinang.