PANGKAL PINANG - Kamis, 29
Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang,
Jalan Jenderal Sudirman No.16, Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal
Pinang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung
dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang melaksanakan “Rapat Pembahasan Konsep Nota Kesepahaman
Sinergi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian”.
Rapat pembahasan draf Nota
Kesepahaman antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka
Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang digelar sebagai langkah strategis
untuk memperkuat sinergi pelayanan informasi dan komunikasi keimigrasian di
daerah. Rapat ini membahas substansi kerja sama yang bertujuan meningkatkan
perlindungan masyarakat serta pengawasan keimigrasian secara terpadu.
Dalam pembahasan tersebut,
disepakati bahwa kerja sama difokuskan pada upaya pencegahan Warga Negara
Indonesia (WNI) agar tidak menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural
(PMI-NP) yang rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak
Pidana Perdagangan Manusia (TPPM). Selain itu, sinergi juga diarahkan pada
penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah
Kota Pangkal Pinang.
Rapat juga menegaskan
pentingnya program Desa Binaan Imigrasi sebagai instrumen utama pelaksanaan
Nota Kesepahaman. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga
tingkat kelurahan melalui peningkatan literasi keimigrasian dan penyediaan
informasi yang mudah diakses, akurat, dan berkelanjutan.
Dalam draf yang dibahas,
ruang lingkup kerja sama meliputi seluruh Kelurahan di Kota Pangkal Pinang.
Setiap Kelurahan akan didorong membentuk Sekretariat Desa Binaan Imigrasi serta
menunjuk Agen Literasi Keimigrasian yang berperan sebagai penghubung antara
masyarakat dengan Kantor Imigrasi.
Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab memberikan
pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan teknis kepada Agen Literasi melalui
Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Sementara itu, Pemerintah Kota Pangkal
Pinang berperan dalam penyediaan lokasi sekretariat serta penunjukan Agen
Literasi di tingkat kelurahan.
Selain itu, rapat membahas
mekanisme pelayanan jemput bola permohonan paspor secara kolektif, kewajiban
pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), serta
penyampaian informasi terkait potensi pelanggaran keimigrasian kepada
masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui rapat pembahasan
draf Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak berharap kerja sama yang akan
dituangkan dalam perjanjian resmi nantinya dapat berjalan efektif selama lima
tahun ke depan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik,
perlindungan masyarakat, serta penguatan pengawasan keimigrasian di Kota
Pangkal Pinang.
