Kamis, 5 Februari
2026. DPRD Kota Pangkal Pinang menggelar Rapat Paripurna Kesatu Masa
Persidangan II Tahun 2026. Rapat Paripurna ini dilaksanakan dalam rangka
penyampaian dan penjelasan Wali Kota Pangkal Pinang terhadap tiga Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
Dalam sambutannya,
Wali Kota Pangkal Pinang (Prof. Drs. Saparudin, M.T.,Ph.D.) menyampaikan bahwa
pengajuan tiga Raperda tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah
daerah dalam memperkuat landasan hukum pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Ketiga Raperda tersebut dinilai strategis karena
berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Kota
Pangkal Pinang.
Adapun tiga Raperda
yang disampaikan meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029, Raperda tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha serta Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan, serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkal
Pinang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Raperda RPJMD Tahun
2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah yang menjadi pedoman arah pembangunan Kota Pangkal Pinang selama lima
tahun ke depan. RPJMD ini menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
serta program pembangunan yang terukur dan selaras dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selanjutnya,
Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha disusun untuk
menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang dinilai sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan daerah. Melalui regulasi ini,
Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap pelaksanaan program tanggung jawab
sosial badan usaha dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, serta
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wali Kota juga
menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam
mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Pangkal Pinang. Dengan adanya
peraturan daerah yang baru, pelaksanaan program CSR diharapkan tidak lagi
berjalan secara parsial, melainkan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu,
pengajuan Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan sebagai bentuk penyesuaian
terhadap kebijakan nasional di bidang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan
mengenai retribusi parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkal
Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga
pencabutan perda lama diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.
Menutup sambutannya, Wali Kota Pangkal Pinang berharap DPRD Kota Pangkal Pinang bersama Pemerintah Kota dapat segera membahas ketiga Raperda tersebut secara komprehensif hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemerintah Kota optimistis, regulasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan Kota Pangkal Pinang yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
