Berita Detail




Kamis, 5 Februari 2026. DPRD Kota Pangkal Pinang menggelar Rapat Paripurna Kesatu Masa Persidangan II Tahun 2026. Rapat Paripurna ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian dan penjelasan Wali Kota Pangkal Pinang terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pangkal Pinang (Prof. Drs. Saparudin, M.T.,Ph.D.) menyampaikan bahwa pengajuan tiga Raperda tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga Raperda tersebut dinilai strategis karena berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Kota Pangkal Pinang.

Adapun tiga Raperda yang disampaikan meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman arah pembangunan Kota Pangkal Pinang selama lima tahun ke depan. RPJMD ini menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program pembangunan yang terukur dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha disusun untuk menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan daerah. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap pelaksanaan program tanggung jawab sosial badan usaha dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Pangkal Pinang. Dengan adanya peraturan daerah yang baru, pelaksanaan program CSR diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, pengajuan Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional di bidang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan mengenai retribusi parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pencabutan perda lama diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.

Menutup sambutannya, Wali Kota Pangkal Pinang berharap DPRD Kota Pangkal Pinang bersama Pemerintah Kota dapat segera membahas ketiga Raperda tersebut secara komprehensif hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemerintah Kota optimistis, regulasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan Kota Pangkal Pinang yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.