Berita Detail




DPRD Kota Pangkal Pinang menggelar Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan II Tahun 2026 pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, dengan agenda penyampaian tanggapan Wali Kota Pangkal Pinang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang meliputi Raperda RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Raperda tentang Pencabutan Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pangkal Pinang (Prof. Drs. Saparudin, M.T.,Ph.D.) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, serta dukungan yang disampaikan terhadap tiga Raperda yang telah dipaparkan pada Rapat Paripurna sebelumnya. Wali Kota menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi merupakan bentuk sinergi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan pembangunan daerah.

Adapun masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, adalah sebagai berikut : Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya telah menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pangkal Pinang. Berbagai catatan dan saran yang bersifat membangun akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan, khususnya terkait aspek teknis dan substansi pengaturan.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah pembahasan di tingkat Pansus, Raperda tentang RPJMD Tahun 2025–2029 akan memasuki tahapan evaluasi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Bappeda dan Biro Hukum Provinsi. Sementara itu, dua Raperda lainnya akan melalui proses fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui penyusunan dan pembahasan ketiga Raperda tersebut, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap dapat menghadirkan regulasi yang lebih terarah, terukur, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan DPRD agar seluruh Raperda dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Menutup sambutannya, Wali Kota Pangkal Pinang berharap agar proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar hingga ketiga Raperda tersebut disetujui bersama dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkal Pinang.