DPRD Kota Pangkal Pinang menggelar Rapat
Paripurna Ketiga Masa Persidangan II Tahun 2026 pada Senin, 9 Februari 2026,
bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, dengan agenda
penyampaian tanggapan Wali Kota Pangkal Pinang atas pandangan umum
fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang
meliputi Raperda RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025–2029, Raperda tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Raperda tentang
Pencabutan Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Pangkal Pinang (Prof.
Drs. Saparudin, M.T.,Ph.D.) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, serta dukungan yang disampaikan
terhadap tiga Raperda yang telah dipaparkan pada Rapat Paripurna sebelumnya.
Wali Kota menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi merupakan bentuk sinergi
yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan pembangunan
daerah.
Adapun masing-masing fraksi yang telah
menyampaikan pandangan umum, adalah sebagai berikut : Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi
Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan
Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi
Gabungan Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa seluruh
fraksi DPRD pada prinsipnya telah menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk
dilanjutkan ke tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota
Pangkal Pinang. Berbagai catatan dan saran yang bersifat membangun akan menjadi
bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan, khususnya terkait aspek teknis
dan substansi pengaturan.
Lebih lanjut dijelaskan, setelah pembahasan di
tingkat Pansus, Raperda tentang RPJMD Tahun 2025–2029 akan memasuki tahapan
evaluasi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Bappeda dan Biro
Hukum Provinsi. Sementara itu, dua Raperda lainnya akan melalui proses
fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui penyusunan dan pembahasan ketiga
Raperda tersebut, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap dapat menghadirkan
regulasi yang lebih terarah, terukur, dan mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik. Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk
terus bersinergi dengan DPRD agar seluruh Raperda dapat segera ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.
Menutup sambutannya, Wali Kota Pangkal Pinang
berharap agar proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar hingga ketiga
Raperda tersebut disetujui bersama dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,
demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkal Pinang.
