PANGKAL PINANG – Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali
menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan dengan meraih predikat Istimewa
dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Penghargaan tersebut
diberikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk apresiasi atas
komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkualitas
dan berkelanjutan.
Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Pemberian Penghargaan Indeks
Reformasi Hukum Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang SRC Gedung Tudung Saji
Lantai 2, Pangkal Pinang, Rabu (3/6/2026). Pemerintah Kota Pangkal Pinang
berhasil memperoleh nilai AA, yang menunjukkan capaian sangat baik dalam
implementasi reformasi hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Capaian
tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan
Manurung, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan
instrumen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam
membangun sistem hukum yang efektif, akuntabel, dan mendukung terciptanya tata
kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, capaian yang diraih Pemerintah Kota Pangkal Pinang mencerminkan
keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan regulasi, harmonisasi
produk hukum, serta penguatan budaya hukum yang berorientasi pada pelayanan
publik.
Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang, Prof. Saparudin,
menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. Ia
menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat
daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada aspek
reformasi hukum.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota
Pangkal Pinang dalam memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat. Kami
mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan, pembinaan,
dan pendampingan yang telah diberikan sehingga Kota Pangkal Pinang berhasil
meraih nilai AA dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025,” ujar
Prof. Saparudin.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan
motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih dekat dan
mudah diakses oleh masyarakat.
“Predikat AA ini menjadi pemicu semangat dan momentum bagi Pemerintah Kota
Pangkal Pinang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada
masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan agar masyarakat semakin mudah
mendapatkan akses layanan hukum,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Saparudin mengatakan bahwa reformasi hukum
memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang
profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah Kota
Pangkal Pinang akan terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam
penyusunan regulasi yang berkualitas serta peningkatan pelayanan hukum yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Prestasi yang diraih ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh
jajaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk terus mempertahankan dan
meningkatkan kinerja dalam bidang reformasi hukum. Dengan semangat kolaborasi
dan inovasi, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk menghadirkan
pelayanan publik yang semakin baik serta mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
