Berita Detail




PANGKAL PINANG – Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan dengan meraih predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Pemberian Penghargaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang SRC Gedung Tudung Saji Lantai 2, Pangkal Pinang, Rabu (3/6/2026). Pemerintah Kota Pangkal Pinang berhasil memperoleh nilai AA, yang menunjukkan capaian sangat baik dalam implementasi reformasi hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Capaian tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang efektif, akuntabel, dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, capaian yang diraih Pemerintah Kota Pangkal Pinang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan regulasi, harmonisasi produk hukum, serta penguatan budaya hukum yang berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang, Prof. Saparudin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. Ia menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada aspek reformasi hukum.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan, pembinaan, dan pendampingan yang telah diberikan sehingga Kota Pangkal Pinang berhasil meraih nilai AA dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025,” ujar Prof. Saparudin.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Predikat AA ini menjadi pemicu semangat dan momentum bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Saparudin mengatakan bahwa reformasi hukum memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam penyusunan regulasi yang berkualitas serta peningkatan pelayanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prestasi yang diraih ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam bidang reformasi hukum. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.