Berita Detail




PANGKAL PINANG – Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat. Wali Kota Pangkal Pinang menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas dukungan dan komitmen dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Kota Pangkal Pinang.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-26.KP.05.03 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan kepada Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Piagam penghargaan diserahkan pada rangkaian kegiatan yang berlangsung di Pangkal Pinang, 20 Mei 2026.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa maupun kelurahan.

Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap pembentukan Posbankum menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan pemerataan akses hukum bagi masyarakat. Melalui fasilitasi dan kebijakan yang diberikan pemerintah daerah, masyarakat dapat memperoleh layanan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara lebih mudah dan terjangkau.

Wali Kota Pangkal Pinang menyambut baik penghargaan tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus mendukung upaya peningkatan layanan hukum kepada masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk terus memperkuat pelayanan publik, termasuk dalam memberikan akses bantuan hukum yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran Pos Bantuan Hukum di setiap kelurahan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pendampingan dan informasi hukum secara cepat dan tepat," ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah.

"Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan dan layanan hukum yang semakin dekat," ungkap Johan Manurung.

Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendukung program bantuan hukum bagi masyarakat. Melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan, diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat serta tercipta pelayanan hukum yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang.