PANGKAL PINANG – Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menorehkan prestasi di bidang
pelayanan hukum kepada masyarakat. Wali Kota Pangkal Pinang menerima Piagam
Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas dukungan dan komitmen
dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Kota
Pangkal Pinang.
Penghargaan
tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor M.HH-26.KP.05.03 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan kepada
Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mendukung
pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Piagam penghargaan diserahkan
pada rangkaian kegiatan yang berlangsung di Pangkal Pinang, 20 Mei 2026.
Pemberian
penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kepala
daerah yang dinilai memiliki komitmen nyata dalam memperluas akses keadilan
bagi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Pos Bantuan Hukum di tingkat
desa maupun kelurahan.
Dalam keputusan
tersebut disebutkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap pembentukan
Posbankum menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan pemerataan akses
hukum bagi masyarakat. Melalui fasilitasi dan kebijakan yang diberikan
pemerintah daerah, masyarakat dapat memperoleh layanan informasi, konsultasi,
dan bantuan hukum secara lebih mudah dan terjangkau.
Wali Kota Pangkal
Pinang menyambut baik penghargaan tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota
Pangkal Pinang akan terus mendukung upaya peningkatan layanan hukum kepada
masyarakat.
"Penghargaan
ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk terus memperkuat
pelayanan publik, termasuk dalam memberikan akses bantuan hukum yang mudah
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran Pos Bantuan Hukum di
setiap kelurahan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pendampingan
dan informasi hukum secara cepat dan tepat," ujar
Wali Kota.
Sementara itu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan
Manurung, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan pembentukan Pos
Bantuan Hukum di desa dan kelurahan tidak terlepas dari dukungan pemerintah
daerah.
"Kami
mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendukung
pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan. Sinergi antara pemerintah
daerah dan Kementerian Hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan
masyarakat mendapatkan akses keadilan dan layanan hukum yang semakin
dekat," ungkap Johan Manurung.
Penghargaan yang
diberikan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, tersebut menjadi bukti
nyata komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendukung program bantuan
hukum bagi masyarakat. Melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum di tingkat
kelurahan, diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat serta
tercipta pelayanan hukum yang inklusif, merata, dan berkeadilan.
Dengan penghargaan
ini, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus memperkuat
kolaborasi dengan berbagai pihak guna menghadirkan layanan hukum yang mudah
diakses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang.
